Ada Apa Dengan Media di Indonesia?

Ada Apa Dengan Media di Indonesia?

Presiden Persilakan KPU Telaah Aturan Eks Narapidana Korupsi Menjadi Caleg

Terkait dengan rencana Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menerbitkan Peraturan KPU (PKPU) soal larangan eks narapidana kasus korupsi mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa hal tersebut merupakan ranahnya KPU. Namun menurut Presiden, semua orang memiliki hak berpolitik yang diberikan oleh konstitusi.

Ya itu hak ya. Itu konstitusi memberikan hak. Tapi silahkanlah KPU menelaah. Kalau (menurut) saya itu hak. Hak seseorang untuk berpolitik. Tapi KPU bisa saja mungkin membuat aturan. Misalnya boleh ikut tapi diberi tanda ‘mantan koruptor’,” kata Presiden kepada jurnalis usai menghadiri Penutupan Pengkajian Ramadan 1439 H Pimpinan Pusat Muhammadiyah tahun 2018 di Kampus Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka (UHAMKA), Selasa, 29 Mei 2018.

Seperti diketahui, pada Selasa, 22 Mei 2018 lalu langkah KPU ini telah ditolak oleh Komisi II DPR, Bawaslu, dan Kemendagri di dalam rapat dengar pendapat. Penolakan tersebut terjadi karena KPU dinilai melanggar Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

Dalam UU tersebut, disebutkan mantan narapidana yang sudah menjalani masa hukuman 5 tahun atau lebih boleh mencalonkan diri sebagai anggota legislatif selama yang bersangkutan mengumumkan diri ke publik mengenai kasus hukum yang pernah menjeratnya.

Jakarta, 29 Mei 2018
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden

Bey Machmudin

Diatas adalah isi dari Pers Rilis yang diterbitkan oleh Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media dari Sekretariat Presiden. Sebuah Pers Rilis yang terbit untuk menanggapi atau lebih tepatnya untuk mengetahui respon Presiden tentang munculnya wacana aturan tentang pelarangan calon anggota legislatif mantan narapidana koruptor.

Framing dan Disinformasi

Usaha untuk framing pun dilakukan oleh beberapa media di Indonesia. Dalam pemberitaan mereka, Presiden Jokowi diasumsikan secara tegas mendukung mantan napi koruptor untuk kembali menjadi caleg. Dilain tempat, Presiden diasumsikan sedang menegaskan bahwa mantan napi koruptor juga punya Hak Nyaleg yang dibungkus seakan-akan Presiden mendukung hak tersebut.

Sementara disisi lain, Presiden membicarakan hal ini dalam bentuk Hak setiap warga negara namun menyerahkan kembali keputusan kepada KPU karena memang ini merupakan ranah aturan dari KPU. Ini artinya, Presiden sedang tidak ingin ikut campur mengatur aturan-aturan yang dibangun dan dibuat oleh KPU. Karena apapun yang akan dimunculkan oleh aturan KPU maka saya yakin Presiden akan mendukungnya, bahkan termasuk bila ada pelarangan Caleg mantan napi koruptor sekalipun.

Saya sedang tidak dalam rangka menilai skala politik yang semakin panas mendekati waktunya Pemilihan Presiden tahun 2019, hanya mengamati mengapa kalimat “Ya itu hak ya. Itu konstitusi memberikan hak. Tapi silahkanlah KPU menelaah. Kalau (menurut) saya itu hak. Hak seseorang untuk berpolitik. Tapi KPU bisa saja mungkin membuat aturan. Misalnya boleh ikut tapi diberi tanda ‘mantan koruptor’,” bisa berubah menjadi kalimat “Presiden mendukung Caleg mantan napi Koruptor.” atau “Jokowi Tegaskan Mantan Napi Koruptor Punya Hak jadi Caleg” dan sejenisnya.

Psikologis Kalimat Negatif

Kalimat-kalimat negatif diatas mempunyai asupan psikologis yang buruk, dikarenakan disitu ada kata “mantan napi koruptor” dan “Caleg”. Bila ditarik garis merah secara psikologis, masyarakat secara umum akan langsung menolak Mantan napi Koruptor jadi Caleg, diluar pertimbangan hak yang ada di Undang-undang sekalipun. Karena kalimat-kalimat seperti itu sudah masuk ke dalam kerangka kalimat negatif yang akan langsung memantik penolakan dari benak banyak orang.

Rasanya jurnalis media besar ini tak mungkin tidak memahami literasi bahasa antara posisi kalimat dengan obyek serta subyek kalimatnya. Apa yang dikatakan oleh Presiden merupakan bentuk kehati-hatian dikarenakan posisinya sebagai orang nomor satu di negeri ini.

Dalam rilis tersebut, jelas sekali Presiden memberikan contoh bilamana KPU ingin menyertakan Caleg mantan napi Koruptor dengan menandainya. Dengan diberi tanda, maka caleg mantan napi koruptor dimanapun tidak akan mudah dipilih, karena ada tanda yang jelas.

Tentu tidak bisa dipungkiri, semua gerak-gerik Presiden menjadi sorotan berbagai pihak. Bila mengembalikan semua wacana tersebut ke KPU saja sudah dianggap mendukung Caleg mantan Koruptor, bagaimana kalau Presiden terang-terangan mendukung KPU dalam menerapkan aturan ini? Nantinya akan muncul kalimat “Presiden offside karena mencampuri urusan KPU”.

Haters diluaran sana akan selalu menggaungkan hal kebalikan dari apa yang diucapkan/dilakukan oleh Presiden, apapun yang dilakukan akan salah. Jadi menurut saya, sudah baik Presiden mengembalikan ranah aturan KPU kepada pemiliknya yaitu KPU.

Inilah salah satu bentuk disinformasi atau misleading yang dilakukan oleh media-media. Entah dengan tujuan apa, yang pasti sebagai warga Indonesia patut untuk hati-hati membaca pemberitaan media. Media apapun di Indonesia, menjelang tahun politik 2019 yang panas ini, akan bermunculan berita tanpa arah panah yang bisa menghujam kepada siapapun termasuk keamanan negara.

Buat saya, disinformasi media ini sangat mirip dengan yang terjadi pada Santri Madura yang dibegal di Bekasi. Pada faktanya, Polisi belum menetapkan status apapun selain saksi, namun dalam pemberitaan media-media sudah muncul bahwa Santri yang dibegal ditetapkan sebagai Tersangka.

Sungguh mengerikan bilamana kejadian-kejadian ini sengaja dilakukan untuk mendegradasi komitmen aparat negara dalam menegakkan hukum. Saya akan tulis lebih lanjut dalam judul tersendiri.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.