Transportasi Publik di Jakarta

Menurunkan Polusi Melalui Kebijakan Transportasi Publik

Awal bulan ini, Jakarta mendapatkan predikat sebagai kota dengan polusi udara tertinggi di dunia. Sebuah prestasi yang tidak mengenakkan, terutama bagi pengampu kebijakan di dalam Pemerintah Jakarta. Setelah sebelumnya juga dikenal tidak ramah terhadap kaum disabilitas, sekarang menjadi kota polusi tertinggi di dunia.

Disinyalir bahwa kendaraan yang begitu banyaknya telah membuat jakarta menjadi kota berpolusi tertinggi di dunia. Untuk mengatasinya, pemerintah Jakarta berusaha menurunkan program agar polusi di Jakarta menjadi berkurang, salah duanya adalah dengan menanam pohon lidah mertua sebanyak-banyaknya hingga memperluas kawasan ganjil-genap kendaraan.

Sebuah solusi yang tidak sepenuhnya memberikan solusi. Karena pemerintah Jakarta perlu untuk mendorong terciptanya transportasi publik yang membuat orang-orang dari kota penyangga Jakarta dan Jakarta itu sendiri menggunakan sarana transportasi publik yang baik, nyaman dan bagus. angkutan umum jakarta masih ugal-ugalan

Transportasi publik di Indonesia, terutama di DKI Jakarta memang dibutuhkan perubahan yang revolutif bahkan mungkin ekstrim. Apalagi fakta bahwa perijinan masih berkutat di birokrasi yang komplek. Tidaklah mudah untuk mengubah kebiasaan buruk dari mulai pelaku transportasi hingga birokrasinya.

Transportasi merupakan sektor publik yang seharusnya dikelola langsung oleh pemerintah, baik daerah maupun pusat. Sebagai contoh seperti Kereta API, yang berada dibawah naungan PT Kereta Api Indonesia. Dengan pengelolaan dari pusat, memudahkan untuk menata dari detil kecil hingga besar.

Transportasi darat diluar kereta api memang sangat rumit, apalagi untuk publik yang terus memiliki demand berubah seiring waktu. Menyesuaikan teknologi maupun kebutuhan kenyamanan. Sungguh ironis bila transportasi publik di Jakarta di tahun 2019 ini masih terdapat metromini reot tanpa ac dan ugal-ugalan.

Kondisi Transportasi Publik Jakarta

Masih terdapat banyak kendaraan angkutan kota di Jakarta yang sama sekali tidak nyaman disertai pengemudi yang ugal-ugalan. Bukti dilapangan menerangkan bahwa hukuman untuk angkutan yang melanggar masih belum besar sehingga masih terus menerus terjadi pelanggaran. Transportasi Publik di Jakarta

Untuk merevolusinya, Pemerintah Provinsi Jakarta perlu untuk menghilangkan secara drastis angkutan pengangkut orang yang berantakan dan tidak nyaman. Kemudian menggantinya dengan angkutan baru yang jelas nyaman dan sopir terdidik dengan baik.

Jakarta butuh memiliki transportasi publik yang nyaman, murah dan terintegrasi untuk menggantikan kendaraan pribadi yang begitu banyaknya di jalanan. Tidak bisa hanya sekedar menambahkan kawasan ganjil-genap diberbagai wilayah. Dengan begini, maka pengguna transportasi akan berpindah ke sarana transportasi publik perlahan-lahan, yang otomatis akan menghilangkan polusi yang sedemikian dahsyatnya.

Ada dua hal yang harus dilakukan:

A. Mengganti Kendaraan

Pemerintah Jakarta perlu untuk langsung menghilangkan kendaraan angkutan bobrok yang masih beredar dan segera menggantinya dengan kendaraan baru, bagus dan nyaman. Mekanisme penggantian dengan tidak serta merta melarang, namun dengan mengajak kerja sama pengusaha transport dalam pengadaannya, kendaraan bobrok milik pengusaha bisa dihargai sesuai kepantasan untuk kemudian uangnya dijadikan bagian dari uang muka pembelian kendaraan baru.

Setelahnya, kendaraan di sewa oleh Pemerintah Jakarta dan berada dalam pengelolaan langsung, sehingga kontrol untuk mesin hingga interior bisa lebih terjaga. Tentunya melalui standar perawatan sebuah kendaraan. Pengusaha kendaraan akan menerima setoran sewa setiap bulan dari Pemprov Jakarta.

B. Meningkatkan SDM Pengemudi

Selanjutnya untuk pengemudi juga berada dalam kontrol Pemerintah Jakarta. Pemprov bisa bekerja sama dengan perusahaan transportasi yang besar untuk mengelola serta melatih para pengemudi. Pengemudi dilatih untuk melayani dan menaati aturan berlalu lintas dengan ketat. Sehingga terbangun kebiasaan yang baik dalam mengemudi.

Semua kendaraan transportasi publik terintegrasi ke dalam Transjakarta, dari mulai feeder hingga feeder untuk feeder. Sehingga pembayaran bisa menggunakan kartu pembayaran yang sudah ada. Pengemudi pun digaji langsung oleh pemerintah, bukan melalui sistem kejar setoran.

C. Membiasakan Jalur dan Titik Jemput atau Turun

Sebenarnya halte pemberhentian sudah banyak berdiri namun kenyataannya, masih banyak kendaraan yang berhenti tidak pada tempatnya. Ini dikarenakan beberapa hal, diantaranya adalah karena sopir yang kejar setoran dan juga karena penumpang yang tidak terbiasa repot naik dari halte tertentu.

Pengemudi diwajibkan berhenti hanya di halte yang sudah ditentukan, tidak ada pemberhentian diluar halte, sehingga perlahan namun pasti para penumpang pun menjadi terbiasa untuk menunggu naik maupun turun dari halte tertentu. Pengemudi wajib menerima hukuman setimpal bila menaikkan atau menurunkan penumpang selain dari halte.

Bila pemerintah Jakarta berhasil menerapkan perubahan sektor transportasi publik dengan baik, maka polusi di Jakarta pun akan menurun.

Kika Syafii (Pengusaha dan Pengamat Transportasi)

Leave a Reply

%d bloggers like this: