Terminal Umum Karya Citra Nusantara

Pelabuhan Marunda, Poros Maritim yang Terhenti karena “Premanisme”

Kapan hari saya menulis kegembiraan tentang cita-cita Poros Maritim Indonesia yang digagas oleh Pemerintah Jokowi-JK, namun sosial media baik itu di twitter maupun di fesbuk  beredar berita berhentinya pembangunan Pelabuhan Marunda sebagai salah satu bagian infrastruktur poros maritim karena konflik kepentingan di dalamnya.

Sebelumnya memang saya sempat mentuit karena membaca berita di beberapa media tentang kasus Pelabuhan Marunda ini. Beberapa hal yang menjadi pertanyaan saya adalah tentang investasi sepenuhnya oleh pengembang namun kemudian pihak BUMN sebagai kuasa lahan meminta konsesi bagi saham yang tidak sesuai kesepakatan awal.

Pelabuhan Marunda
Pelabuhan Marunda

Kasus ini bermula dari naiknya Sattar Taba menjadi direktur PT KBN (Kawasan Berikat Nusantara) Persero pada tahun 2012. Sebagai informasi, Pelabuhan Marunda dibangun oleh PT Karya Citra Nusantara yang merupakan anak perusahaan gabungan dari PT KBN dengan PT KTU sebagai pemenang tender pembangunan pelabuhan Marunda. Kesepakatan awal bagi saham adalah 15% untuk PT KBN dan 85% untuk PT KCN.

Semenjak Sattar Taba naik menjadi Direktur KBN, seketika muncul permintaan kenaikan bagi saham dari 15%:85% menjadi 50%:50%. Polemik pun mencuat dan karena cara yang dilakukan oleh PT KBN benar-benar mirip preman. Pihak KBN tiba-tiba menutup jalan akses ke Pelabuhan Marunda selama 6 bulan sembari meminta bagi kenaikan bagi saham bagi mereka. Selama 6 bulan pelabuhan Marunda pun berhenti beroperasi dan pembangunannya mandeg.

Kemudian induk dari PT KBN yakni Kementerian BUMN melalui komisarisnya menegur Direktur KBN Sattar Taba, juga kementerian Perhubungan yang melakukan mediasi agar tidak merusak tatanan investasi yang sudah disepakati. Akhirnya melalui proses panjang, kesepakatan diubah menjadi 50%:50% dengan syarat PT KBN harus mengangsur sekian milyar rupiah sebagai bagian membeli saham sebesar 35% di PT KCN.

PT KBN Persero tidak berhasil mengangsur biaya pembelian saham selama sekian tahun, yang membuat PT KCN tenang kembali dalam mengerjakan pembangunan Pelabuhan Marunda. Setelah itu semuanya mereda hingga kemudian tahun 2018 tiba-tiba saja PT KCN dituntut di Pengadilan Jakarta Utara oleh PT KBN, secara cepat pula Pengadilan Jakarta Utara langsung memutus bahwa PT KCN bersalah dan harus membagi saham menjadi 50% dengan PT KBN Persero tidak perlu membayar harga saham.

Menyedihkan sekali, karena Pelabuhan Marunda merupakan salah satu bagian dari Poros Maritim yang termaktub dalam Nawacita Presiden Jokowi. Sampai sekarang PT KCN masih was-was dalam menjalankan aktivitas serta pembangunan pelabuhan Marunda itu. Karena bisa saja suatu saat tutup karena perlakuan preman Marunda (PT KBN Persero) ini.

Dampak paling buruk buat pemerintahan Jokowi di masa depan adalah buruknya sistem investasi di Indonesia, sehingga membuat investor berpikir ribuan kali untuk melakukan investasi di Indonesia. Buktinya, PT KCN yang sudah investasi sebesar 3 trilyun lebih sampai hari ini yang seharusnya dilindungi investasinya justru di “hajar” keras segelintir preman berdasi di perusahaan BUMN.

Sumber:

2 comments / Add your comment below

Leave a Reply

%d bloggers like this: