Materi Promo SIPLah

Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah (SIPLah), Solusi Transparansi Dana BOS

Dana Bantuan Operasional Sekolah atau biasa disebut Dana BOS, dimulai sejak tahun 2005 dengan besar anggaran dana yang semakin meningkat tiap tahunnya. Dana BOS merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.

Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut adalah Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP) serta satuan pendidikan lain yang sederajat.

Pengelolaan Dana BOS

Pada tahun 2018 kemarin, Media Indonesia memberitakan tentang lemahnya pengelolaan Dana BOS dari tahun ke tahun. Kebocoran (pembelanjaan) anggaran Dana BOS begitu besar hingga penyerapannya pun rendah. Puncaknya ketika tahun 2016 penyerapan dana BOS tidak mencapai pada titik 50%, ini adalah tahun penyerapan paling rendah selama pelaksanaan Dana BOS.

Kebocoran anggaran dana BOS mudah terjadi karena pengelolaan manajemen yang belum terpusat. Dimana pengelolaan diserahkan kepada manajemen sekolah untuk mengatur sendiri. Ini dimaksudkan untuk kemandirian setiap sekolah dalam mengelola anggarannya sendiri. Kecenderungan adanya permainan antara penjual (vendor) rekanan dengan sekolah menjadi salah satu penyebab kebocoran dana BOS ini.

Kendala yang utama adalah beban kerja kepala sekolah dan guru, keterbatasan kompetensi pengadaan, tata kelola pencatatan, pertanggungjawaban dan pelaporan.

Belum lagi, laporan penggunaan anggaran dana BOS yang masih manual sehingga memudahkan terjadinya manipulasi laporan dari setiap penggunaan anggaran. Dibutuhkan sebuah sistem yang bisa secara komprehensif membangun laporan penggunaan anggaran hingga detil barang belanja sekolah.

Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah)

Teknologi informasi yang berkembang pesat bisa dipadukan dengan Marketplace yang sudah menggunakan E-Commerce. Pihak Marketplace bisa dimanfaatkan E-Commerce-nya untuk menyediakan barang dan jasa kebutuhan sekolah. Penyedia barang dan jasa bisa diserahkan kepada vendor atau rekanan sekolah yang sudah terjalin hubungan selama ini. Sementara itu, pihak Kementerian Pendidikan dan Budaya bisa memanfaatkan sistem E-Commerce sebagai alat pencatatan transaksi berupa data, rekanan dan sekolah.

Dengan ini maka laporan dan data serta pengawasan pembelanjaan anggaran dana BOS bisa lebih mudah didapatkan karena tercatat secara rapi didalam sistem. Dan di tahun 2019, kementerian pendidikan dan budaya berhasil menemukan solusi penggunaan teknologi ecommerce ini dengan nama Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah (SIPLah).

Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah (SIPLah) adalah sistem elektronik yang dapat digunakan sekolah untuk melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa (PBJ) secara daring yang dananya bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dana BOS merupakan dana yang dialokasikan dengan tujuan untuk membantu biaya operasional penyelenggaran pendidikan di sekolah secara rutin.

Tujuan SIPLah diantaranya adalah pendataan rekapitulasi dana BOS secara cepat dan tepat, menimbulkan kompetisi harga barang dan jasa terbaik, mempermudah pelaporan sekolah dalam pengadaan barang dan jasa di sekolah, memperoleh data transaksi SIPLah sebagai dasar pembuatan paket kebijakan, meningkatkan tata kelola Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) di sekolah, serta meningkatkan peran serta UMKM di sekitar sekolah ke pasar nasional.

Halaman dasar SIPLah dapat diakses pada laman https://siplah.kemdikbud.go.id.

Materi Promosi SIPLah

Contoh Rekapitulasi Transaksi

UraianRekapitulasi Transaksi Per 9 November 2019
Penyedia Mendaftar11.776
Sekolah Melakukan Transaksi10.489
Barang terdaftar287.608
Status Barang:
– Barang yang dipesan23.483
– Barang yang di proses Penyedia4.639
– Barang dikirim13.931
– Barang diterima2.740
– BAST3.785
Total TransaksiRp 373.545.837.526

Tabel di atas merupakan langkah awal dalam memecahkan kendala-kendala yang sekolah dan mitra sekolah alami. Dengan SIPLah, sekolah mendapatkan informasi lebih luas terkait barang dan penyedia, layanan negosiasi dalam menjembatani komunikasi antara sekolah dengan penyedia baik negosiasi membuat kesepakatan terkait harga barang, tempo pembayaran dan opsi pengiriman, serta layanan pengawasan transaksi yang terdokumentasi secara elektronik. Ekosistem SIPLah memfasilitasi dan mengurangi beban kerja administrasi perangkat sekolah terkait pelaporan realisasi dana BOS.

Ikhtiar Masa Depan

Perkembangan teknologi menuntut pemerintah tak terkecuali Kemendikbud untuk beradaptasi dari metode konvensional menjadi lebih digital guna memberikan pelayanan publik yang prima terhadap masyarakat. Salah satu upaya adaptasi yang dilakukan oleh Kemendikbud adalah membangun ekosistem SIPLah sebagai inovasi untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat dalam sektor pendidikan, serta meningkatkan kualitas dunia pendidikan Indonesia, kemajuan tata kelola pemerintahan guna mencapai good governance dan peningkatan pemberdayaan masyarakat.

Tahun 2020 mendatang, direncanakan penambahan fasilitas atau fitur demi meningkatkan kualitas pelayanan publik. SIPLah akan menambah fitur layanan dan berintegrasi dengan sistem perpajakan Kemenkeu, sistem pembayaran e- Money dan e-Banking, sistem OSS (Online Single Submission) untuk perizinan usaha, statistik pelaporan sekolah, sistem sertifikat elektronik untuk verifikasi sekolah dan toko dan sistem perencanaan kerja anggaran sekolah. Sehingga SIPLah bisa menjadi layanan satu pintu yang menyederhanakan semua rantai proses pengadaan pendidikan di sekolah.

Sebagai penggiat teknologi informasi, tentu saja saya senang melihat geliat perkembangan dari Kementerian yang mulai progresif berpikir menyongsong masa depan.

Leave a Reply

%d bloggers like this: